Aturan ketat verifikasi usia untuk mengakses situs dewasa di Inggris memunculkan persoalan baru. Pornhub mengklaim kebijakan tersebut justru mendorong pengguna beralih ke situs porno ilegal yang tidak mematuhi aturan perlindungan anak.
Klaim itu muncul setelah Pornhub mengirim surat kepada sekitar 300 anggota parlemen Inggris pada Kamis. Perusahaan meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas Online Safety Act karena kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan melindungi anak dari konten dewasa.
Dilansir Financial Times, Kamis (20/08/2026) situs dewasa yang tidak menerapkan pemeriksaan usia kini disebut semakin sering menempati posisi atas dalam hasil pencarian internet. Kondisi tersebut diklaim membuat trafik menuju platform yang tidak patuh justru meningkat setelah aturan baru diberlakukan.
Data yang diberikan Pornhub menunjukkan tujuh dari 10 hasil pencarian teratas untuk kata kunci “free porn” pada Juni berasal dari situs yang tidak menjalankan mekanisme verifikasi usia. Temuan itu menjadi dasar perusahaan mempertanyakan efektivitas pendekatan pemerintah Inggris.
Pemerintah Inggris sebelumnya memberlakukan persyaratan ketat kepada layanan konten dewasa melalui Online Safety Act untuk mencegah anak-anak mengakses pornografi. Metode verifikasi dapat dilakukan melalui pemindaian wajah, pemeriksaan kartu kredit, atau mekanisme lain yang dinilai mampu memastikan usia pengguna.
Namun, penerapan aturan tersebut berdampak besar terhadap kunjungan ke Pornhub, yang selama ini termasuk situs dewasa dengan jumlah pengunjung terbesar di Inggris. Aylo, perusahaan induknya, menyebut trafik situs tersebut turun sekitar 77 persen setelah penerapan ketentuan verifikasi usia.
Penurunan tersebut tidak serta-merta menunjukkan konsumsi konten dewasa turun dalam jumlah yang sama. Angka trafik juga tidak memperhitungkan pengguna yang memanfaatkan virtual private network atau VPN untuk mengalihkan lokasi internet mereka ke negara lain.
Penggunaan VPN di Inggris bahkan hampir dua kali lipat sejak aturan pembatasan usia diberlakukan, berdasarkan data regulator komunikasi Ofcom. Lonjakan ini menjadi salah satu tantangan dalam mengukur secara akurat efektivitas pembatasan akses terhadap situs dewasa.
Meski begitu, Ofcom menyatakan aturan verifikasi usia telah menghasilkan dampak positif. Regulator tersebut mencatat jumlah perkiraan pengunjung harian situs pornografi turun sekitar sepertiga setelah mekanisme pemeriksaan usia mulai diberlakukan.
Ofcom juga menyebut seluruh 10 situs pornografi terbesar di Inggris dan mayoritas dari 100 situs teratas kini telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, regulator mengakui pengguna masih dapat menemukan layanan tanpa verifikasi usia melalui mesin pencari.
Untuk mengatasi celah tersebut, Ofcom mengatakan akan bekerja sama dengan Google dan mesin pencari Bing milik Microsoft. Tujuannya adalah mengurangi kemunculan situs yang tidak memenuhi aturan dalam hasil pencarian dan mempersempit akses pengguna menuju platform tersebut.
Perdebatan semakin tajam karena Pornhub menilai kewajiban verifikasi di tingkat situs justru dapat membuat platform patuh kehilangan pengguna. Sementara itu, situs yang mengabaikan regulasi berpotensi mendapatkan keuntungan karena menawarkan akses tanpa proses pemeriksaan identitas atau usia.
Awal tahun ini, Aylo sempat menutup akses Pornhub bagi pengguna baru di Inggris karena menilai sistem verifikasi usia yang berlaku memiliki kelemahan. Perusahaan kemudian membuka kembali akses bagi pengguna Apple yang sebelumnya telah mengonfirmasi usia melalui perangkat mereka.
Aylo berpandangan pemeriksaan usia seharusnya dilakukan pada tingkat perangkat, bukan setiap kali pengguna memasuki situs tertentu. Menurut perusahaan, metode tersebut lebih efektif untuk mencegah anak-anak memperoleh akses ke konten eksplisit sekaligus menjaga privasi pengguna dewasa.
Namun, aturan Online Safety Act saat ini tetap menempatkan kewajiban pada penyedia layanan digital. Setiap platform harus dapat menunjukkan bahwa sistem verifikasi usia yang mereka gunakan memiliki tingkat efektivitas tinggi dalam membatasi akses pengguna di bawah umur.
Perubahan dari pemeriksaan berbasis situs menjadi verifikasi di tingkat perangkat akan membutuhkan perubahan regulasi. Ofcom mengatakan pendekatan melalui perangkat atau toko aplikasi memang bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi efektivitas sistem tersebut tetap harus dapat dibuktikan.
Data Ofcom menunjukkan sekitar 8 persen anak pernah mencoba mengakses pornografi secara daring. Sekitar separuh dari kelompok tersebut disebut hanya berhasil mencapai situs yang sudah memasang mekanisme verifikasi usia sehingga akses lebih lanjut dapat dibatasi.
Ofcom menilai temuan tersebut menunjukkan pemeriksaan usia mulai memberikan perlindungan tambahan kepada anak-anak. Namun, regulator menegaskan pekerjaan untuk memperkuat sistem keamanan daring masih belum selesai dan membutuhkan dukungan lebih besar dari industri teknologi.
Isu verifikasi usia menjadi semakin penting ketika pemerintah Inggris juga mempertimbangkan pembatasan lebih luas terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak. Salah satu rencana yang tengah dibahas adalah larangan akses media sosial bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.
Ofcom mengatakan perkembangan teknologi memungkinkan verifikasi usia diterapkan lebih luas pada perangkat atau toko aplikasi. Akan tetapi, regulator menegaskan kewajiban utama tetap berada pada penyedia layanan untuk memastikan metode perlindungan yang diterapkan benar-benar efektif.
Perdebatan antara regulator dan Pornhub kini menunjukkan persoalan yang lebih kompleks dari sekadar memblokir akses ke situs dewasa. Pemerintah harus memastikan regulasi tidak hanya membuat platform besar patuh, tetapi juga mampu mencegah pengguna bermigrasi ke situs ilegal yang justru tidak memiliki perlindungan usia.
Bagi Pornhub, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat hanya diukur dari penurunan trafik situs yang mematuhi aturan. Perusahaan meminta pemerintah Inggris memperhitungkan perubahan perilaku pengguna, penggunaan VPN, dan meningkatnya visibilitas layanan yang mengabaikan kewajiban verifikasi usia.
