Demo 27 Agustus 2026 menarik untuk dilihat bukan hanya sebagai peristiwa politik di jalanan, tetapi juga sebagai cermin bagaimana masyarakat Indonesia menyampaikan kemarahan, kritik, dan tuntutan di era media sosial.
Hari ini, demonstrasi tidak lagi dimulai ketika massa berkumpul di satu titik. Aksi bisa dimulai berhari-hari sebelumnya melalui unggahan TikTok, percakapan di WhatsApp, postingan Facebook, hingga perdebatan di X.
Sebelum satu orang membawa poster ke jalan, ribuan orang mungkin sudah lebih dulu melihat narasinya melalui layar ponsel.
Di sinilah persoalan menjadi menarik. Demokrasi memang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi di era algoritma, suara rakyat harus bersaing dengan informasi yang belum tentu benar.
Menurut saya, inilah yang seharusnya menjadi perhatian dalam melihat demo 27 Agustus. Bukan sekadar bertanya siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan bagaimana kritik masyarakat bisa tetap terdengar tanpa tenggelam oleh hoaks, provokasi, dan perang narasi di media sosial.
Demo Tidak Lagi Hanya Terjadi di Jalan
Ada perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan aksi.
Dulu, kekuatan demonstrasi terutama ditentukan oleh jumlah massa yang hadir secara fisik. Sekarang, ukuran sebuah aksi juga bisa terlihat dari seberapa cepat sebuah isu menjadi viral.
Satu video dari lokasi demonstrasi dapat ditonton jutaan kali. Satu pernyataan peserta aksi bisa dipotong menjadi konten pendek. Sebuah foto lama dapat kembali beredar dengan keterangan yang seolah-olah menggambarkan kejadian hari ini.
Masalahnya, algoritma tidak dirancang untuk menentukan mana informasi yang paling benar.
Algoritma bekerja berdasarkan perhatian. Konten yang memancing emosi, kemarahan, ketakutan, atau kontroversi berpotensi mendapatkan engagement lebih besar.
Akibatnya, substansi tuntutan bisa kalah populer dibandingkan potongan video kericuhan.
Padahal, sebuah demonstrasi seharusnya tidak hanya dinilai dari apa yang terlihat paling ramai di media sosial.
Kita perlu bertanya: apa tuntutannya, mengapa tuntutan itu muncul, siapa yang menyampaikannya, dan bagaimana pemerintah meresponsnya?
AMPB dan Suara Masyarakat dari Daerah
Dalam konteks ini, keberadaan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) juga menarik untuk diperhatikan.
Kehadiran kelompok masyarakat seperti AMPB menunjukkan bahwa dinamika aspirasi publik tidak selalu berpusat di Jakarta. Suara masyarakat dari daerah juga menjadi bagian dari percakapan nasional.
Bagi saya, ini penting karena demokrasi Indonesia tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar suara yang terdengar di ibu kota.
Masyarakat daerah juga memiliki persoalan, pengalaman, dan kepentingan yang layak didengar.
Ketika aspirasi dari Pati maupun daerah lain masuk ke ruang media sosial, isu lokal dapat dengan cepat berubah menjadi isu nasional. Di satu sisi, ini merupakan perkembangan positif karena teknologi membuat batas geografis semakin tidak berarti.
Namun, di sisi lain, konteks lokal juga mudah hilang ketika sebuah isu disebarkan secara masif.
Sebuah persoalan yang awalnya memiliki latar belakang tertentu bisa berubah menjadi sekadar slogan setelah dipotong menjadi konten pendek.
Karena itu, AMPB dan kelompok masyarakat lainnya tentu memiliki tantangan yang sama: bagaimana memastikan pesan yang disampaikan tetap utuh ketika masuk ke ruang digital yang serba cepat?
Jangan Sampai Algoritma Menentukan Apa yang Harus Kita Percayai
Saya melihat persoalan terbesar menjelang demonstrasi bukan semata-mata perbedaan pendapat.
Perbedaan pendapat justru merupakan sesuatu yang normal dalam demokrasi.
Yang berbahaya adalah ketika masyarakat mulai mendapatkan informasi hanya dari konten yang sesuai dengan pandangannya sendiri.
Orang yang mendukung aksi akan terus melihat konten yang mendukung aksi. Orang yang menolak aksi akan mendapatkan konten yang memperkuat penolakannya.
Pada akhirnya, dua kelompok hidup dalam dua versi realitas yang berbeda.
Inilah yang disebut echo chamber.
Media sosial membuat kita merasa bahwa pendapat kita adalah pendapat mayoritas karena algoritma terus menyajikan konten serupa. Padahal, bisa jadi kita hanya sedang berada di dalam ruang digital yang memang dirancang berdasarkan perilaku kita sebelumnya.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat harus lebih berhati-hati.
Tidak semua video yang viral adalah fakta. Tidak semua narasi yang dibagikan ribuan orang otomatis benar. Dan tidak semua informasi yang muncul di grup WhatsApp layak diteruskan.
Pemerintah Jangan Hanya Melihat Demo sebagai Masalah Keamanan
Ada satu hal lain yang menurut saya tidak kalah penting.
Pemerintah dan aparat keamanan memang memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Jika ada potensi kerusuhan, tentu harus diantisipasi.
Tetapi jangan sampai pendekatan keamanan membuat substansi tuntutan masyarakat justru tidak terdengar.
Demonstrasi seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah.
Ketika masyarakat memilih turun ke jalan, berarti ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan dengan lebih keras.
Respons terbaik bukan hanya memastikan jalan tetap tertib, tetapi juga memastikan ada pihak yang bersedia mendengar.
Begitu pula dengan DPR.
Jangan sampai suara masyarakat hanya menjadi angka jumlah demonstran yang kemudian diberitakan selama satu atau dua hari.
Setelah itu semuanya kembali seperti biasa.
Kalau demokrasi ingin menjadi lebih sehat, aspirasi tersebut harus masuk ke ruang dialog dan kebijakan.
Rakyat Juga Harus Bertanggung Jawab
Namun, tanggung jawab tidak hanya berada di tangan pemerintah.
Masyarakat yang menyampaikan kritik juga memiliki kewajiban menjaga agar perjuangannya tidak dikotori oleh informasi palsu.
Menurut saya, ini menjadi semakin penting bagi kelompok seperti AMPB maupun elemen masyarakat lainnya.
Kekuatan sebuah gerakan bukan hanya ditentukan oleh jumlah massa, tetapi juga oleh seberapa jelas tuntutannya dan seberapa kuat alasan yang mendasarinya.
Jika sebuah gerakan memiliki tuntutan yang jelas, data yang kuat, dan komunikasi yang terbuka, maka ruang dialog akan jauh lebih mudah dibangun.
Sebaliknya, jika ruang demonstrasi dipenuhi provokasi, kabar palsu, dan informasi yang sengaja dipelintir, substansi perjuangan justru bisa kehilangan perhatian.
Pada akhirnya masyarakat mungkin lebih sibuk memperdebatkan kericuhan daripada membicarakan alasan mengapa aksi tersebut dilakukan.
Demokrasi Tidak Boleh Kalah oleh Algoritma
Demo 27 Agustus seharusnya menjadi pengingat bahwa wajah demokrasi Indonesia telah berubah.
Dulu, suara rakyat terutama terdengar melalui jalanan, ruang parlemen, media massa, dan forum-forum publik.
Sekarang ada satu ruang tambahan yang kekuatannya luar biasa besar: media sosial.
Namun, ruang tersebut memiliki aturan main yang berbeda.
Di media sosial, informasi paling benar belum tentu menjadi informasi paling viral. Pendapat paling rasional belum tentu mendapatkan engagement paling tinggi. Sebaliknya, narasi yang paling emosional justru bisa menyebar jauh lebih cepat.
Karena itu, menurut saya, tantangan demokrasi hari ini bukan hanya bagaimana memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berbicara.
Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap mampu berpikir kritis ketika semua orang bisa berbicara dan semua informasi bisa menyebar dalam hitungan detik.
Demo 27 Agustus, termasuk suara yang datang dari kelompok seperti Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), pada akhirnya harus ditempatkan dalam kerangka tersebut.
Jangan hanya melihat siapa yang turun ke jalan.
Dengarkan apa yang mereka sampaikan.
Jangan hanya melihat video yang viral.
Cari tahu konteksnya.
Dan jangan biarkan algoritma media sosial menentukan siapa yang harus kita percaya atau siapa yang harus kita benci.
Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan akal sehat.
