INSTITUSI Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) meminta pemerintah memperluas sosialisasi penerapan bahan bakar biodiesel B50 kepada industri perkapalan dan menerapkannya secara bertahap, tidak sekaligus pada semua kapal.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku industri, termasuk galangan kapal, pemilik kapal, produsen mesin, dan penyedia suku cadang, memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian teknis tanpa mengganggu keselamatan operasional maupun daya saing industri nasional.
Meski demikian, Iperindo menegaskan tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan bahan bakar B50 sebagai bagian dari transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Penerapan bahan bakar biodiesel B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang berbasis sumber daya dalam negeri.
Anita Puji Utami, Ketua Umum Iperindo mengatakan penggunaan B50 merupakan bagian dari upaya mewujudkan transisi energi menuju sektor transportasi dan industri yang lebih ramah lingkungan dalam kerangka mewujudkan kemandirian energi.
Meski demikian, Iperindo mengingatkan bahwa implementasi B50 di industri kapal memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor darat dikarenakan kapal memiliki sistem mesin, pola operasi, dan kebutuhan keandalan yang sangat tinggi sehingga penerapan B50 memerlukan perhatian khusus.
Anita menjelaskan jika tidak semua mesin yang saat ini terpasang pada kapal dirancang untuk dapat menggunakan bahan bakar dengan kandungan biodiesel hingga 50%.
PENYESUAIAN TEKNIS
Saat B50 diimplementasikan, kapal-kapal tersebut nantinya memerlukan berbagai penyesuaian teknis agar operasional kapal tetap aman, andal, selamat dan efisien. Langkah-langkah tersebut tentunya akan meningkatkan biaya operasional yang harus ditanggung oleh industri galangan kapal maupun pemilik kapal.
Selain biaya perawatan, penggunaan B50 juga berpotensi mempercepat umur pakai beberapa komponen pada sistem bahan bakar sehingga interval penggantian suku cadang menjadi lebih pendek dibandingkan penggunaan solar konvensional.
Oleh karena itu, kata Anita, Iperindo mengusulkan agar penerapan B50 di sektor perkapalan dilakukan secara bertahap guna memberikan waktu yang cukup bagi industri galangan kapal, termasuk pemilik kapal, produsen mesin, maupun penyedia suku cadang untuk melakukan penyesuaian teknis sesuai dengan standar yang berlaku.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan kepada pelaku industri galangan kapal yang akan terkena dampak oleh peningkatan biaya operasional akibat penerapan B50,” katanya.
Di sisi lain, Iperindo juga mengusulkan pemberian subsidi atau kompensasi harga bahan bakar bersubsidi bagi industri kapal guna membantu meringankan tambahan biaya perawatan, percepatan penggantian suku cadang, serta berbagai penyesuaian teknis yang harus dilakukan oleh industri galangan kapal.
Menurut Anita, kebijakan tersebut akan menjaga daya saing industri kapal nasional di tengah proses transformasi energi yang mandiri dan berkelanjutan.
PERLAKUAN BIOFUEL
Sebagai informasi, International Maritime Organization (IMO) melalui MEPC.1/Circ.795/Rev.9 membedakan perlakuan terhadap biofuel berdasarkan kadar campurannya.
Campuran biofuel hingga 30% masih mengikuti ketentuan Regulation 18.3.1 MARPOL Annex VI, sedangkan campuran di atas 30 persen, termasuk B50, harus memenuhi persyaratan tambahan sebagaimana diatur dalam Regulation 18.3.2 MARPOL Annex VI.
Untuk mesin diesel kapal, penggunaan bahan bakar baru hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah komponen kritis pengendali emisi NOx maupun pengaturan operasi yang telah disetujui dalam Technical File mesin.
Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, diperlukan pembuktian bahwa penggunaan bahan bakar tidak menyebabkan emisi NOx melampaui batas yang dipersyaratkan. (E-2)
